Menghadapi tantangan besar seiring perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, Pemerintah Thailand, melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, memperkuat upaya untuk memberantas judi online ilegal dan kegiatan pembajakan. Langkah ini penting untuk menjaga hak siar legal dan mengurangi risiko aktivitas daring yang merugikan perekonomian nasional.
Agenda Utama Diskusi
Wakil Menteri Nan Boontida Somchai bersama CEO Mono Next Public Company Limited, Nawamin Prasopnet, mendalami langkah strategis untuk meredam situs ilegal yang berhubungan dengan judi online dan pelanggaran hak cipta. Pertemuan ini menyoroti tekad bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman digital saat ini.
Memperkuat Blokir Situs
Dalam periode kritis antara 10 dan 24 Juni 2026, Pusat Monitoring Situs Ilegal yang dikelola kementerian tersebut berhasil memblokir 12.671 URL yang melanggar hak cipta serta terkait dengan judi online. Dari jumlah tersebut, 4.496 URL ditutup berdasarkan putusan pengadilan, sementara sisanya dihapus berkat kerja sama dengan platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Kolaborasi dengan Swasta
Mono Next, pemegang resmi hak siar Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, memperteguh komitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah guna memberantas pelanggaran hak cipta dengan cepat. Melalui kolaborasi ini, pertukaran data lebih cepat dan pemantauan yang lebih intensif memungkinkan pemblokiran platform ilegal segera setelah terdeteksi.
Peran Krusial Sektor Swasta
Dalam pertemuan ini, ditekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung upaya pemerintah. Dengan adanya kerja sama erat bersama pusat monitoring, Mono Next dapat mempercepat proses identifikasi dan penghapusan platform yang melanggar. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini esensial dalam menjaga keamanan digital dan integritas acara olahraga.
Penutup
Pemerintah Thailand dan sektor swasta memprioritaskan keamanan digital, terutama dalam ajang besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Usaha bersama ini diharapkan mampu menekan efek merugikan dari judi online ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.
